Siaran Perss!! Luncurkan IKP Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Kediri Maksimalkan Pencegahan

Kediri, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri – Setelah menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada tahun 2020 dalam rentang waktu November 2019 sampai Februari 2020 dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020 melalui kerjasama dengan beberapa stakeholder terkait; KPU, Kepolisian dan Media, akhirnya Bawaslu meluncurkan IKP Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Jakarta, Selasa (25/2/2020). Berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori Rawan Sedang. IKP tersebut menjadi Alat pemetaan, Pengukuran potensi, Prediksi, dan Deteksi Dini kerawanan Pilkada untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan pilkada secara maksimal yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dimensi-dimensi kerawanan pada tingkat kabupaten/kota memiliki skor rata-rata 51,65 yang masuk dalam kategori rawan sedang. Artinya, kerawanan pilkada di tingkat kabupaten/kota berada pada level 4 yang berarti lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi. Angka tersebut diambil dari pengukuran atas empat dimensi dan 15 subdimensi yang mencerminkan kerawanan penyelenggaraan pilkada. Empat dimensi yang diukur dalam IKP Pilkada 2020 adalah (1) dimensi konteksi sosial dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal; (2) dimensi pemilu yang bebas dan adil dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu; (3) dimensi kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon; dan (4) dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik.  

Variabel	Dimensi	Sub dimensi
Kerawanan Pemilu	Konteks Sosial Politik	Keamanan
		Otoritas Penyelenggara Pemilu
		Penyelenggara Negara
		Relasi Kuasa di Tingkat Lokal (Aktor Politik Lokal)
	Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil	Hak Pilih
		Pelaksanaan Kampanye
		Pelaksanaan Pemungutan Suara
		Ajudikasi Keberatan Pemilu
		Pengawasan Pemilu
	Kontestasi	Hak Politik
		Proses Pencalonan
		Kampanye Calon
	Partisipasi Politik	Partisipasi Pemilih
		Partisipasi Partai Politik
		Partisipasi Publik

  Pada pemetaan potensi kerawanan pilkada kabupaten/kota, Kabupaten Manokwari, Papua Barat adalah daerah dengan skor dan level tertinggi kerawanan pilkada dengan skor 80,89. Kabupaten lain dengan skor kerawanan tertinggi adalah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (80,89); Kota Makassar, Sulawesi Selatan (78,01); Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (74,94); Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (72,48); Kabupaten Sula, Maluku Utara (71,45); Kota Sungai Penuh, Jambi (70,63); Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara (70,62); Kabupaten Pasangkayu, Sulbar (70,20); Kota Tomohon, Sulawesi Utara (66,89); Kota Ternate, Maluku Utara (66,25); Kabupaten Serang, Banten (66,04); Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (65,03); dan Kabupaten Sambas, kalimantan Barat (64,53). Dengan skor rata-rata kerawanan setiap dimensi sebesar 51,65, kerawanan pilkada kabupaten/kota paling tinggi ada pada dimensi partisipasi politik dengan skor 64,09 yang berarti termasuk dalam kategori rawan tinggi level 6. Artinya, hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi. Adapun Posisi kabupaten Kediri dengan skor 55,38 (Sedang Level 4) dalam IKP secara nasional berada pada urutan ke-58 dari 261 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada. Sedangkan untuk 19 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Kabupaten Kediri berada pada urutan ke-3 berada di bawah Kabupaten Mojokerto dan kabupaten Lamongan. Dari 4 dimensi kerawanan yang dipetakan, kabupaten Kediri berada pada Rawan Tinggi untuk dimensi Partisipasi Politik, dengan skor 72,50. Tingginya kerawanan dimensi Partisipasi Politik tersebut dapat dilihat antara lain dari beberapa data historis Pilkada di Kabupaten Kediri. Dari tingkat Partisipasi pemilih, Pilkada tahun 2010 hanya 63,3% dan di Pilkada tahun 2015 hanya sebesar 60,1%. Dari partisipasi partai dalam mengusung Calon di Pilkada tahun 2010 hanya 3 Pasangan calon dan Pilkada 2015 hanya terdapat 2 Pasangan Calon.   Berikut tabel 5 kabupaten/kota dengan skor dan level tertinggi di Jawa Timur

Nasional	Jawa Timur	Kab/Kota	IKP Pilkada Kab/Kota 2020	Kategori	KSP	PPBA	Kontestasi	Partisipasi Politik
28	1	KABUPATEN MOJOKERTO	60.73	level 5	49.93	54,35	76,16	69,35
31	2	KABUPATEN LAMONGAN	60,34	level 5	67,23	56,48	52,13	67,95
58	3	KABUPATEN KEDIRI	55,38	level 4	57,46	53,63	44,72	72,50
59	4	KABUPATEN MALANG	55,18	level 4	67,97	57,37	38,56	52,90
62	5	KABUPATEN JEMBER	54,98	level 4	55,10	56,60	42,59	72,15

  Dalam IKP yang diluncurkan Bawaslu tersebut, terdapat 4 isu strategis yang menjadi prioritas dalam Pengawasan Pilkada 2010: Keberpihakan Aparatur Pemerintah dalam mendukung dan menfasilitasi peserta Pilkada. Politik transaksional Pasangan Calon, tim kampanye dan tim sukses. Penggunaan Media Sosial dalam penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian serta Penyusunan Daftar Pemilih yang Tidak Akurat. Berdasrkan data IKP yang dilounching tersebut, Bawaslu menyampaikan beberapa rekomendasi kepada para pihak:

• Kepada penyelenggara pemilu, Bawaslu merekomendasikan agar meningkatkan pelayanan terutama terhadap proses pencalonan, baik calon perseroangan maupun calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik. Peningkatan pelayanan juga harus dilakukan dalam memastikan akurasi data pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat.
• Kepada partai politik direkomendasikan agar meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan. Partai politik juga diminta melakukan pendidikan politik yang intensif sepanjang tahapan Pilkada 2020.
• Kepada pemerintah Bawaslu merekomendasikan untuk memastikan dukungan pelaksanaan pilkada dan mengintensifkan forum-forum komunikasi seperti forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) dan forum kerukunan umat beragamab (FKUB) di daerahnya. Komunikasi tersebut penting untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan.
• Kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN) dan BIN Daerah (BINDA), Bawaslu merekomendasikan penguatan koordinasi untuk mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP.
• Kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) direkomendasikan agar memperluas jaringan pemantauan Pilkada untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis.

IKP tersebut akan dijadikan bahan Bawaslu Kabupaten Kediri dalam melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan pengawasan pemilu, baik lembaga pemerintah maupun masyarakat sipil. Koordinasi dan sinergi dilakukan untuk membahas strategi dan memaksimalkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemilu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.      

Kediri, 28 Februari 2020

BAWASLU Kabupaten Kediri

Jl. Pamenang Ds. Nambaan Ngasem Kediri

Telp. (0354) 2892198 Email: bawaslukabkediri@gmail.com