Menjaga gerbong demokrasi Kab. Kediri di tengah pandemi

Oleh : Ahmad Fatoni Telah menjadi konsensus kita bersama sebagai negara untuk memilih sistem demokrasi sebagai pengejawantahan dari pancasila sila ke-4 dalam menentukan pemimpin, dalam hal ini termasuk pemimpin kepada daerah. Soal masih kurang sempurnanya proses demokrasi kita, menjadi keniscayaan untuk terus kita perbaiki bersama termasuk ihwal keresahan pemilu kepala daerah di musim pandemi. Keresahan itu dimulai dari angka partisipasi politik dalam Pemilukada 2020 yang akan diselenggarakan bulan Desember nanti. Faktor keraguan masyarakat akan keamanan dan keselamatan bisa menjadi alasan yang cukup rasional untuk tidak datang mencoblos di hari pemungutan suara nanti. KPU RI sendiri secara nasional menargetkan angka partisipasi politik sebanyak 77,5% di Pemilukada 2020, target yang cukup rasional namun berat untuk Pemilukada Kab. Kediri. Pada pemilukada Kab. Kediri 2010 dengan 3 paslon tingkat partisipasi hanya 63,3 % sementara pada pemilukada 2015 turun menjadi 60,1%, grafik yang terus menurun seiring menurunnya tingkat partisipasi parpol dalam mengusung calon di pilkada 2010 dan 2015. Tingginya angka golput dipengaruhi banyak hal. Salah satunya generasi milenial yang digadang-gadang sebagai analogi "pemuda-pemuda soekarno" malah menjadi penyumbang terbesar angka golput di Pemilukada. Sikap apatis, minimnya informasi politik yang lebih banyak diikuti masyarakat urban dan kaum sarjana menjadi alasan teknis mengapa angka golput generasi milenial cukup tinggi terutama di daerah pedesaan (CNN Indonesia.Com 04/04/2019) hal ini juga bisa disimpulkan milenial di Kab. Kediri. Kita sering mengasumsikan orang golput karena alasan politis/ideologis padahal alasan teknislah yang menjadikan masyarakat enggan datang ke Tempat Pemungutan Suara. Track record demokrasi di pemilukada Kab. Kediri ditambah dengan terus meningkatnya kasus positiv Covid 19 bisa menjadi kritik otokritik bagi penyelenggara pemilu. Upaya meningkatkan jumlah partisipasi pemilih di tengah pandemi harus dibaca dengan sedemikian kreatif terutama dalam hal sosialisasi dan membangun gerakan masyarkat sadar mencoblos (Relawan demokrasi). Sosialisasi terstruktur, sistematis dan masif ke seluruh sudut-sudut desa Kab. kediri untuk menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini penyelenggara pemilu benar - benar berkomitmen untuk mensukseskan gelaran Pemilukada harus dimaksimalkan. Memanfaatkan semua sumber daya yang ada, dana, banner, brosur, media massa, dan media online dengan kemasan persuasif yang lebih menarik. Membangun pendekatan sosio-kultural yang lebih berwarna ke-Ndeso-an agaknya lebih efektif daripada ajakan normatif yang kurang adanya bumbu-bumbu kalimat propaganda khas kediri hiri-hiri. Melibatkan seluruh stake holder memperbanyak basis relawan demokrasi di desa - desa, pengawas pemilu dengan kader pengawas partisipatifnya ikut menjaga hak pilih seluruh warga sipil. Tak kalah penting jaminan keamanan dan keselamatan pemilih ketika hari pemungutan suara adalah kunci menarik minat masyarakat untuk datang ke TPS. Akan menjadi anti klimaks ketika cost anggaran pemilu yang begitu besar dengan ditambahnya anggaran protokol covid-19 untuk setiap tahapan tidak berbanding lurus dengan tingkat partisipasi politik masyarakat. Lebih lagi bagi para penyelenggara Pemilu: KPU, Bawaslu, serta aparat penyelenggara negara – mulai dari tingkat pusat hingga daerah dan semua pihak yang terlibat di dalamnya pun seolah-olah tak bisa tidur nyenyak selama musim Pemilu. Mereka siap siaga, berjibaku memastikan agar pesta demokrasi ini berlangsung dengan tertib, aman dan damai. Menjadi harapan kita bersama untuk menjadikan pemilukada tahun ini benar - benar pesta demokrasi yang meriah. Dari segi pengawasan Pemilukada di tengah pandemi berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), petahana di daerah yang sedang berlangsung tahapan pemilukada mempunyai kecenderungan mengajukan anggaran bansos lebih besar dibandingkan daerah yang tidak sedang berlangsung tahapan pemilukada. Politisi bansos, "money politic" non tunai dan beragam anomali pelanggaran pemilu di tengah pandemi yang tidak bisa dijelaskan secara terperinci di tulisan ini menjadi benang merah pengawasan para pengawas pemilu. Seni pengawasan menindak tanpa menyentuh agaknya syarat mutlak ketrampilan yang harus dimiliki para pengawas pemilu di tengah pandemi ini. Sejak jauh hari tahapan Pemilukada ini harus dimatangkan agar pada hari pemungutan suara nanti benar-benar menjadi bom waktu kejutan arah politik masyarakat Kediri. Soal arah gerakan masyarakat mau dibawa kemana itu menjadi pertarungan batin masing-masing individu sebagaimana pepatah mengatakan "Pemimpin hebat dihasilkan dari pemilih akal sehat, Pemimpin serangan fajar, kursi pimpinannya hanya menjadi pasar". Pare, Kamis 11 Juli 2020