Bawaslu Kabupaten Kediri Gelar Penguatan Kelembagaan, Dorong Literasi Demokrasi dan Karakter Pemilih

Kediri.bawaslu.go.id – Kediri. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan pada Rabu, 24 September 2025 di Grand Surya Hotel Kediri. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari Forkopimda, Bupati Kediri, jajaran Polres dan Polresta Kediri, Bakesbangpol, KPU, tokoh masyarakat, pemantau pemilu, hingga insan media.

Anggota DPR RI Komisi II, Romy Soekarno, hadir secara daring dengan materi “Membangun Lembaga Pengawas Pemilu yang Berintegritas Melalui Literasi Demokrasi”. Ia menekankan bahwa pemilu 2024 memberi banyak pelajaran, mulai dari maraknya disinformasi, intimidasi, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Romy menegaskan pentingnya inovasi digital untuk mendorong pemilih yang cerdas dan berintegritas, antara lain melalui kurikulum melek politik digital di sekolah, modul anti-politik uang, hingga pengembangan sistem e-voting berbasis blockchain.

Romy juga menyampaikan bahwa Bawaslu adalah benteng terakhir demokrasi, jika pengawas bekerja dengan baik, dan efektif, transparan dan berani, maka demokrasi akan mengalir sehat.

“Bawaslu menjadi benteng terakhir demokrasi. Jika pengawas bekerja dengan baik dan efektif, transparan dan berani, maka demokrasi akan mengalir sehat.”Ungkap Anggota DPR RI Komisi II ini.

Hadir secara langsung, Dr. Sri Setyadji menyampaikan materi “Literasi Demokrasi sebagai Pondasi Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu”. Ia menegaskan bahwa literasi demokrasi adalah kemampuan dasar memahami, mengolah, dan mengimplementasikan nilai demokrasi. Menurutnya, Bawaslu memiliki tanggung jawab menjaga legitimasi pemilu melalui pengawasan yang transparan, akuntabel, serta mampu membangun partisipasi masyarakat guna meminimalisir politik uang.

Sementara itu, Dr. Taufik Al Amin memaparkan materi “Peran Masyarakat Sipil dalam Penguatan Demokrasi melalui Literasi Politik”. Ia menekankan bahwa masyarakat sipil berperan penting dalam menjaga pemilu agar transparan, jujur, adil, dan akuntabel. Tantangan terbesar adalah rendahnya literasi politik di masyarakat yang membuat publik rentan terhadap hoaks, politik identitas, dan praktik buzzers di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan gerakan literasi digital secara massif, kerja sama dengan ormas, OKP, lembaga pendidikan, serta komunitas untuk membangun pemilih yang kritis.

Sedangkan Dr. Agus Edi Winarto membahas “Peran Akademisi dalam Mendorong Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu melalui Literasi Demokrasi”. Ia menekankan bahwa akademisi berperan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Akademisi dapat membantu memperkuat strategi pengawasan pemilu, melahirkan inovasi teknologi untuk mendeteksi hoaks, hingga membentuk komunitas akademik pemerhati pemilu. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi, Bawaslu, KPU, dan masyarakat sipil dinilai penting untuk membangun budaya demokrasi yang sehat.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen Bawaslu Kabupaten Kediri untuk memperkuat kelembagaan pengawas pemilu melalui sinergi bersama DPR RI, akademisi, masyarakat sipil, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan penguatan literasi politik dan demokrasi, diharapkan pemilu mendatang dapat berlangsung jujur, adil, berintegritas, serta partisipatif.