Bawaslu Jatim Akhiri Rangkaian Penguatan Kelembagaan Bersama Komisi II DPR RI, Tekankan Semangat Kepahlawanan dan Modernisasi Pengawasan

Kediri.bawaslu.go.id – Surabaya, Kamis, 20 November 2025, Bawaslu Jawa Timur secara resmi menutup rangkaian kegiatan penguatan kelembagaan bersama Komisi II DPR RI yang telah berlangsung sejak 19 Agustus 2025. Penutupan dilaksanakan di Surabaya setelah program ini berjalan sebanyak 40 kali di 38 titik berbeda dan melibatkan 2.850 peserta serta 152 narasumber dari unsur akademisi, pemantau pemilu, hingga penyelenggara pemilu.

Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, menegaskan bahwa rangkaian penguatan kelembagaan tersebut merupakan wujud komitmen Bawaslu Jatim untuk terus memperkuat kapasitas internal dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilu yang semakin dinamis.
“Proses panjang ini adalah bukti bahwa Bawaslu Jawa Timur tidak pernah berhenti belajar. Penguatan ini menjadi investasi penting bagi kesiapan pengawasan pemilu kita di masa depan,” ujarnya.

Warits juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II DPR RI yang telah menyediakan ruang dialog, fasilitasi, dan penguatan aspek regulatif sepanjang pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, dukungan tersebut berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas kelembagaan Bawaslu Jatim.
“Semangat penguatan kelembagaan sejatinya adalah semangat kepahlawanan: berani berubah, menjaga integritas, dan memberikan yang terbaik untuk bangsa,” ungkapnya.

Meski rangkaian kegiatan bersama Komisi II DPR RI telah ditutup, Warits memastikan bahwa penguatan kelembagaan internal Bawaslu Jatim tetap berlanjut. Ia menjelaskan bahwa Bawaslu kini fokus pada delapan bidang strategis, yakni:

1. Penguatan tata kelola dan manajemen internal,
    
2. Literasi demokrasi,
    
3. Hubungan kelembagaan dan eksistensi organisasi,
    
4. Layanan PPID dan hukum,
    
5. Pengolahan data,
    
6. Akuntabilitas keuangan,
    
7. Modernisasi birokrasi, dan
    
8. Peningkatan kinerja kelembagaan.
    

“Delapan bidang ini adalah peta jalan modernisasi Bawaslu Jawa Timur. Jika kita rawat bersama, kita bukan hanya memperbaiki cara kerja, tetapi juga membangun budaya baru dalam organisasi,” tambah Warits.

Ia juga menyoroti berbagai tantangan pengawasan pemilu ke depan, mulai dari disinformasi, dinamika kampanye digital, polarisasi politik, hingga pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan.
“Pengawasan pemilu harus adaptif, berbasis data, dan diperkuat oleh SDM yang kompeten. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pola lama,” tegasnya.

Selain itu, Bawaslu Jatim menegaskan komitmennya dalam mengembangkan literasi politik dan demokrasi berbasis catatan peristiwa pemilu. Dengan memiliki jutaan Form A, laporan pengawasan, dan dokumentasi lapangan, Warits menilai Bawaslu Jatim memiliki harta pengetahuan yang dapat memberi kontribusi besar bagi publik.
“Literasi politik yang kuat lahir dari pengalaman nyata. Ketika kita menyajikan pengetahuan berbasis data, kita membantu masyarakat menjadi pemilih yang lebih cerdas dan memperkuat kualitas demokrasi,” jelasnya.

Bagi Bawaslu Jatim, penguatan kelembagaan bukan sekadar program yang datang dan pergi, melainkan budaya kerja yang harus dijaga setiap hari.
“Konsistensi, integritas, dan keberanian berinovasi menjadi kunci utama menjaga kualitas pengawasan di semua tingkatan,” tutup Warits.